logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum


blog Biaya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Motto Pengadilan Negeri Sambas adalah BERANI ☛ BERdedikasi dalam melayANI ☚    Selamat datang di website Pengadilan Negeri Sambas yang akuntabel, proporsional, dan terpercaya.    Pengadilan Negeri Sambas merupakan pengadilan percontohan Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.    Pengadilan Negeri Sambas merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.    Datangi Meja Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Sambas atau hubungi nomor 0813 288 14009 dan dapat juga secara online melalui website kami (pn-sambas.go.id), apabila anda menilai mutu pelayanan publik dan kinerja pegawai tidak bagus.    Pengadilan Negeri Sambas akan memproses setiap pengaduan anda.    Pengadilan Negeri Sambas siap melayani permintaan informasi dari anda.    Pengadilan Negeri Sambas menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat.    Pengadilan Negeri Sambas akan memberikan informasi resmi melalui Humas.    Telah dibuka penerimaan Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017. Untuk info selengkapnya, dapat dilihat pada website Mahkamah Agung.

Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara

  1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
  2. Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dibuktikan dengan:
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
  3. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

 

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara

  1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.
  2. Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
  3. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
  4. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya.
  5. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
  6. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
  7. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
  8. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat Banding, Kasasi dan / atau Peninjauan Kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

 

Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

  1. Komponen biaya yang tidak dibebankan pada pihak yang berperkara sebagai akibat pembebasan biaya perkara terdiri dari:
    1. Materai;
    2. Biaya Pemanggilan para pihak;
    3. Biaya Pemberitahuan lsi Putusan;
    4. Biaya Sita Jaminan;
    5. Biaya Pemeriksaan setempat;
    6. Biaya Saksi/Ahli;
    7. Biaya Eksekusi;
    8. Alat Tulis Kantor (ATK);
    9. Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
    10. Penggandaan Salinan Putusan;
    11. Pengiriman Pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
    12. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan
    13. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.
  2. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

 

Mekanisme Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

  1. Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, salinan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.
  3. Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan.
  4. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, maka Sekretaris dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama.