logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum


blog Hak Pencari Keadilan

Motto Pengadilan Negeri Sambas adalah BERANI ☛ BERdedikasi dalam melayANI ☚    Selamat datang di website Pengadilan Negeri Sambas yang akuntabel, proporsional, dan terpercaya.    Pengadilan Negeri Sambas merupakan pengadilan percontohan Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.    Pengadilan Negeri Sambas merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.    Datangi Meja Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Sambas atau hubungi nomor 0813 288 14009 dan dapat juga secara online melalui website kami (pn-sambas.go.id), apabila anda menilai mutu pelayanan publik dan kinerja pegawai tidak bagus.    Pengadilan Negeri Sambas akan memproses setiap pengaduan anda.    Pengadilan Negeri Sambas siap melayani permintaan informasi dari anda.    Pengadilan Negeri Sambas menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat.    Pengadilan Negeri Sambas akan memberikan informasi resmi melalui Humas.    Penerimaan Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 telah resmi ditutup. Bagi yang sudah mendaftar, silahkan kunjungi website Mahkamah Agung (https://mahkamahagung.go.id) untuk mengetahui tahapan selanjutnya.

Hak Masyarakat Pencari Keadilan

  1. Berhak memperoleh bantuan hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan Hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
  10. Bagi orang asing, berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat Hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan.
  17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta Banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.