logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum



Selamat datang di website Pengadilan Negeri Sambas yang akuntabel, proporsional, dan terpercaya.    Motto Pengadilan Negeri Sambas adalah BERANI ☛ BERdedikasi dalam melayANI ☚    Pengadilan Negeri Sambas merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.    Datangi langsung Meja Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Sambas atau dapat juga secara online melalui website kami (http://pn-sambas.go.id), apabila anda menilai mutu pelayanan publik dan kinerja pegawai kami tidak baik.    Pengadilan Negeri Sambas akan memproses setiap pengaduan anda.    Pengadilan Negeri Sambas siap melayani permintaan informasi dari anda.    Pengadilan Negeri Sambas menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat.    Pengadilan Negeri Sambas akan memberikan informasi resmi melalui Humas.

A. Dasar Aturan

Jenis Dokumen
Nomor Dokumen
Perihal
Tanggal
Keputusan Dirjen Badilum52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 201430/05/2014
Peraturan Mahkamah Agung1 Tahun 2014Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan09/01/2014

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
b. Penyelenggaraan Sidang di luar Gedung Pengadilan Negeri; dan
c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.


C. Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban, dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

D. Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya perkara:

1. Perdata Permohonan maksimal sebesar : Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
2. Perdata Gugatan maksimal sebesar : Rp. 2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Banding maksimal sebesar : Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Kasasi maksimal sebesar : Rp. 1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Peninjauan Kembali maksimal sebesar : Rp. 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
6. Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar : Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

25 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini