logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum



Selamat datang di website Pengadilan Negeri Sambas yang akuntabel, proporsional, dan terpercaya.    Motto Pengadilan Negeri Sambas adalah BERANI ☛ BERdedikasi dalam melayANI ☚    Pengadilan Negeri Sambas merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.    Datangi langsung Meja Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Sambas atau dapat juga secara online melalui website kami (http://pn-sambas.go.id), apabila anda menilai mutu pelayanan publik dan kinerja pegawai kami tidak baik.    Pengadilan Negeri Sambas akan memproses setiap pengaduan anda.    Pengadilan Negeri Sambas siap melayani permintaan informasi dari anda.    Pengadilan Negeri Sambas menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat.    Pengadilan Negeri Sambas akan memberikan informasi resmi melalui Humas.

Press Release – 50 (Lima Puluh) Pengadilan Agama dan 3 (Tiga) Mahkamah Syar’iyah Baru Siap Beroperasi dan Layani Masyarakat

22 Okt 18 

Ditulis oleh Admin SS

Yth. Rekan-rekan media cetak dan Online

Terhitung mulai Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah (MS) baru telah beroperasi usai peresmian 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Selain Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, terdapat 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara baru yang diresmikan Ketua Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang baru diresmikan tersebar di beberapa ibukota Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia.

Seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah yang baru dibentuk akan beroperasi dengan segala keterbatasan baik anggaran, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, operasionalisasinya melibatkan pemerintah daerah setempat untuk penyediaan lahan untuk kantor, sementara untuk pembangunan fisik dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI secara bertahap. Sebagian besar Pengadilan Agama/ MS baru belum memiliki tanah, gedung dan sarana prasarana milik sendiri. Sebagian lahan/tanah Pengadilan Agama dan mahkamah Syar’iyah baru berstatus pinjam pakai dari pemerintah setempat bahkan ada yang berstatus sewa kepada pihak lain. Meskipun demikian keterbatasan tersebut tidak menghalangi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Justice For All).

Sementara itu, mengatasi kekurangan SDM, Mahkamah Agung telah menempatkan beberapa orang hakim Termasuk Ketua di setiap pengadilan Agama/MS yang baru, dan untuk mengisi kebutuhan Pegawai, Mahkamah Agung telah menempatkan beberapa orang pegawai yang dipindahkan dari beberapa Pengadilan Agama/MS di sekitar wilayah pengadilan baru tersebut, sehingga operasional pengadilan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, seluruh Pengadilan Agama baru bertekad untuk tetap memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat meskipun dalam segala keterbatasan yang ada, sembari Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengajukan permohonan anggaran bagi pembangunan pengadilan baru kepada pemerintah dengan harapan tercapainya pelayanan yang prima kepada pencari keadilan.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dimaklumi bersama dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 18 Oktober 2018
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

 

Dr. Abdullah, S.H., M.S.


Unduh press release versi digital

53 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...