logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum


blog Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Motto Pengadilan Negeri Sambas adalah BERANI ☛ BERdedikasi dalam melayANI ☚    Selamat datang di website Pengadilan Negeri Sambas yang akuntabel, proporsional, dan terpercaya.    Pengadilan Negeri Sambas merupakan pengadilan percontohan Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.    Pengadilan Negeri Sambas merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.    Datangi Meja Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Sambas atau hubungi nomor 0813 288 14009 dan dapat juga secara online melalui website kami (pn-sambas.go.id), apabila anda menilai mutu pelayanan publik dan kinerja pegawai tidak bagus.    Pengadilan Negeri Sambas akan memproses setiap pengaduan anda.    Pengadilan Negeri Sambas siap melayani permintaan informasi dari anda.    Pengadilan Negeri Sambas menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat.    Pengadilan Negeri Sambas akan memberikan informasi resmi melalui Humas.

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum:

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Sambas.
  • Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang terdiri dari:
  1. Formulir permohonan
  2. Dokumen persyaratan yang telah tertera
  3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
  4. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri Sambas.
  5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri Sambas dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Sambas.
  • Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri Sambas Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas.
  • Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri Sambas akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS).