DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
Peringatan 76 tahun kemerdekaan Indonesia (1945-2021).
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
Peringatan 76 tahun kemerdekaan Indonesia (1945-2021).
DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Peringatan 76 tahun berdirinya Mahkamah Agung (1945-2021).
DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Peringatan 76 tahun berdirinya Mahkamah Agung (1945-2021).
PN SAMBAS BERANI!!
Pengadilan Negeri Sambas berdedikasi dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan.
Kantor Pengadilan Negeri Sambas
Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
SIWAS - Whistleblowing System
Bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Badan Peradilan di bawahnya.
Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal finansial (keuangan), berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.

A. Pengertian


B. Dasar Hukum & Panduan

Dasar hukum:

Panduan:


C. Tata Cara

Guna mempermudah pendaftaran perkara Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Sambas menerima pendaftaran perkara Gugatan Sederhana melalui surel/e-mail dengan prosedur sebagai berikut:

Langkah pertama, lengkapi persyaratannya sebagai berikut:

  1. Formulir gugatan yang telah ditandatangani dan dipindai (scan) dalam format PDF serta dokumen word dalam format DOC/DOCX. Contoh formulir dapat dilihat dalam Buku Saku.
  2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku berupa KTP/SIM (scan dalam format PDF).

Langkah kedua:

  1. Tiga file tersebut (yaitu dokumen formulir gugatan format PDF dan DOC/DOCX dan fotokopi kartu identitas format PDF) dilampirkan dalam e-mail yang ditujukan kepada: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan mencantumkan subjek dengan format: Daftar(spasi)GS(spasi)<nama lengkap>, Contoh: “Daftar GS Haris”. Dan mencantumkan nama lengkap beserta nomor telepon/ponsel yang dapat dihubungi.
  2. Setelah e-mail kami terima, kami akan membalas e-mail anda untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas, rincian panjar biaya perkara, pembayaran, serta perkara dinyatakan terdaftar dengan nomor perkara.

A. Upaya Hukum Banding

  1. Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri berhak menempuh upaya hukum banding dengan mendaftarkan permohonan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah Putusan Pengadilan Negeri diucapkan atau pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri bagi pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
  2. Atas permohonan banding tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk.
  3. Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon banding atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan banding pada register induk perkara dan register perkara banding.
  4. Pemohon banding atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan banding untuk ditandatangani.
  5. Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan banding kepada termohon banding atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari kalender setelah tanggal pernyataan banding.
  6. Jika dianggap perlu oleh pemohon banding atau kuasa hukumnyanya, alasan-alasan banding (memori banding) dapat disertakan. Jika pemohon banding atau kuasa hukumnya memasukkan memori banding, salinan memori banding akan diberitahukan kepada termohon banding atau kuasa hukumnya yang dituangkan dalam relaas.
  7. Atas memori banding tersebut, termohon banding atau kuasa hukumnya dapat mengajukan jawaban atas memori banding (kontra memori banding). Jika termohon banding atau kuasa hukumnya memasukkan kontra memori banding, salinan kontra memori banding akan diserahkan kepada pemohon banding atau kuasanya dan dituangkan dalam relaas.
  8. Setelah berkas perkara telah diminutasi, para pihak akan diberitahukan oleh jurusita/jurusita pengganti untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) yang dituangkan dalam relaas. Kesempatan mempelajari/memeriksa berkas perkara adalah selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan inzage.
  9. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  10. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasa hukumnyanya) dengan menyertakan akta panitera. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
  11. Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan amar Putusan Pengadilan Tinggi kepada para pihak yang dituangkan dalam relaas.

B. Upaya Hukum Kasasi

  1. Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi berhak menempuh upaya hukum kasasi dengan mendaftarkan permohonan kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh para pihak. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
  2. Atas permohonan kasasi tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon kasasi atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk.
  3. Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon kasasi atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan kasasi pada register induk perkara dan register perkara kasasi.
  4. Pemohon kasasi atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan kasasi untuk ditandatangani.
  5. Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari kalender setelah tanggal pernyataan kasasi.
  6. Pemohon kasasi atau kuasa hukumnya wajib memasukkan alasan-alasan kasasi (memori kasasi) selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Salinan memori kasasi akan disampaikan kepada termohon kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan dalam relaas.
  7. Atas memori kasasi tersebut, termohon kasasi atau kuasa hukumnya dapat mengajukan jawaban atas memori kasasi (kontra memori kasasi). Kontra memori kasasi selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 14 hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi. Salinan kontra memori kasasi akan disampaikan kepada pemohon kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan dalam relaas.
  8. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage).
  9. Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
  10. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh prinsipal. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan kasasi yag ditandatangani oleh Panitera.
  11. Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan amar Putusan Mahkamah Agung kepada para pihak yang dituangkan dalam relaas.

C. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

  1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:
    a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara;
    b) apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang);
    c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
    d) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
  2. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
  3. Atas permohonan PK tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon PK atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk.
  4. Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon PK atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan PK pada register induk perkara dan register perkara PK.
  5. Pemohon PK atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan PK untuk ditandatangani.
  6. Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan permohonan PK disertai salinan alasan-alasan PK kepada termohon PK atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 14 hari setelah tanggal pernyataan kasasi yang dituangkan dalam relaas.
  7. Atas alasan-alasan PK tersebut, termohon PK atau kuasa hukumnya dapat mengajukan jawaban/tanggapan atas alasan-alasan PK yang selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 30 hari sesudah salinan alasan-alasan PK diterima. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
  8. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.
  9. Pencabutan permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
  10. Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan amar Putusan Mahkamah Agung kepada para pihak yang dituangkan dalam relaas.

A. Dasar Hukum

Dasar hukumnya terdiri dari:


B. Pengertian

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan Negeri;

Tidak mampu sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan melampirkan:

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
  3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam angka 1 atau 2.

C. Jenis Layanan

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

  1. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

D. Pemberi Layanan

Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah:

  1. Advokat
  2. Sarjana Hukum

E. Mekanisme Layanan

  1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan layanan hukum kepada Posbakum Pengadilan Negeri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
  2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
  3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
    a) Formulir permohonan;
    b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
    c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan;
    d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri;
    e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
  4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

F. Poster Layanan

Ragam Bahasa
Jam Pelayanan

Survey Pelayanan Elektronik

Nilai IPK dan IKM

Inovasi Kami

SIMADU

eSKA

SEPEKAN

E-VALID

LAPIS

Datlap

E-Court Mahkamah Agung

Kalender Kegiatan
No events
Statistik Pengunjung
1.png9.png9.png8.png0.png8.png
Today296
Yesterday643
This week939
This month13878
Total199808

1
Online

Selasa, 26 Oktober 2021 12:46
  • Up Next Khitanan Massal
    Sambas - Senin, 30 Agustus 2021
  • Up Next Penandatangan Mou PN Sambas dan Kejari Sambas
    Sambas - Kamis, 26 Agustus 2021
  • Up Next Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 76
    Sambas - Jum'at, 20 Agustus 2021
  • Up Next Public Campaign dan Sosialisasi Anti Narkoba PN Sambas dan PA Sambas
    Sambas - Jum'at, 20 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Buka Bersama Ramadhan 1442 H
    Ssmbas - Kamis, 29 April 2021
  • Up Next Zona Integritas Menuju WBK&WBBM pada PN Sambas
    Sambas, 6 April 2021
  • Up Next PUBLIC CAMPAIGN
    Sambas, 26 Februari 2021
  • Up Next Kunjungan Kinerja Hakim Pengawas PT Pontianak ke PN Sambas
    Sambas, 7-8 Desember 2020
  • Up Next Pembangunan Zona Integritas PN Sambas
    Sambas, 16 November 2020
  • Up Next Pelantikan Merina Rosa,S.H sebagai Panitera Pengganti
    Sambas, 27 November 2020
  • Up Next Pelantikan Hakim Baru
    Sambas - Senin, 27 April 2020.
  • Up Next Pelantikan PNS, Ideo Edvanditya Agritama, S.E.
    Sambas - Kamis, 9 April 2020.
  • Up Next Sayonara, Bu Sisil
    Sambas - Minggu, 8 Maret 2020.
  • Up Next Perpisahan Hakim, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.
    Sambas - Sabtu, 7 Maret 2020.
  • Up Next Pelantikan Kasubbag Umum dan Keuangan
    Sambas - Kamis, 9 Januari 2020.
  • Up Next Peringatan 54 Tahun Tragedi G30S/PKI
    Sambas - Senin, 30 September 2019.
  • Up Next Pemenang Lomba 17 Agustus
    Sambas - Senin, 19 Agustus 2019.
  • Up Next Peringatan 74 Tahun Berdirinya Mahkamah Agung
    Sambas - Senin, 19 Agustus 2019.
  • Up Next Himne Mahkamah Agung
    Sambas - Sabtu, 17 Agustus 2019.
  • Up Next Pemberian Piagam Masa Bakti
    Sambas - Sabtu, 17 Agustus 2019.
  • Up Next Himne Mahkamah Agung
    Sambas - Senin, 12 Agustus 2019.
  • Up Next Malam Perayaan Hari Jadi ke 12 Tahun PN Sambas
    Sambas - Rabu, 31 Juli 2019.
  • Up Next Peringatan 12 Tahun Berdirinya PN Sambas
    Sambas - Rabu, 31 Juli 2019.
  • Up Next Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Wakil Ketua, Sri Hasnawati,...
    Sambas - Kamis, 23 Mei 2019.
  • Up Next Surveillance Akreditasi oleh Tim PMPT Pontianak
    Sambas - Kamis & Jum'at, 11 & 12 April 2019.
  • Up Next Meneriakkan Yel Yel Saat Pembinaan Ketua PT Pontianak
    Sambas - Rabu, 10 April 2019.
  • Up Next Pencanangan Zona Integritas
    Sambas - Senin, 4 Maret 2019
  • Up Next Pengantar Alih Tugas Wakil Ketua, Suryodiyono, S.H.
    Sambas - Kamis, 10 Januari 2019.
  • Up Next Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    Sambas - Senin, 4 Juni 2018.
  • Up Next Selayang Pandang Pengantar Alih Tugas Ketua, Bapak Yogi Arsono
    Sambas - Rabu, 13 Maret 2018.
  • Up Next Pengantar Alih Tugas KPN Sambas, Bapak Yogi Arsono
    Sambas - Selasa, 13 Maret 2018.
  • Up Next Tes Narkoba Oleh BNN Singkawang
    Sambas - Jum'at, 29 September 2017.
  • Up Next Meneriakkan Yel-Yel TAPM Saat Rapat Tinjauan Manajemen
    Sambas - Rabu, 20 September 2017.
  • Up Next Upacara Peringatan 72 Tahun Berdirinya Mahkamah Agung
    Sambas - Sabtu, 19 Agustus 2017.
  • Up Next Upacara Peringatan 72 Tahun Kemerdekaan NKRI
    Sambas - Kamis, 17 Agustus 2017.
  • Up Next Halal Bihalal Idul Fitri 1438H
    Sambas - Senin, 10 Juli 2017.
  • Up Next Hari Raya Idul Fitri 1438 H
    Sambas - Kamis, 22 Juni 2017.
  • Up Next Puasa Ramadhan 1438H
    Sambas - Senin, 12 Juni 2017.
  • Up Next Sosialisasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran
    Sambas - Senin, 10 April 2017.
Tautan Mahkamah Agung

Tautan Lintas Instansi

Lokasi Kami