PN SAMBAS BERANI!!
Pengadilan Negeri Sambas berdedikasi dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan.
Kantor Pengadilan Negeri Sambas
Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
SIWAS - Whistleblowing System
Bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Badan Peradilan di bawahnya.
Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal finansial (keuangan), berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hak-Hak Pencari Keadilan

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 114/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal : 28 Agustus 2007)

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalamhal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.
(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-114/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011)
  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.
  3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi

HAK-HAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM

(Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

Dalam Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, ditujukan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 (1).

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.


HAK-HAK DALAM MENDAPATKAN INFORMASI

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-114/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011)

Hak-hak masyarakat/pencari keadilan berhak mendapatkan informasi dari pengadilan, antara lain sebagai berikut :

  1. Tata cara atau prosedur beracara di pengadilan dan upaya hukum atas putusan pengadilan;
  2. Besarnya biaya proses berperkara di pengadilan;
  3. Jadwal persidangan pengadilan;
  4. Perkembangan keadaan perkara;
  5. Memperoleh bantuan hukum;
  6. Tata cara beracara secara prodeo (Cuma-Cuma);
  7. Memperoleh salinan putusan pengadilan;
  8. Mengajukan keberatan atas pelayanan informasi pengadilan;
  9. Pengumumam pengadaan barang dan jasa di pengadilan;
  10. Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di pengadilan;
  11. Pengumuman penerimaan calon pegawai baru dilingkungan Mahkamah Agung RI;
  12. Peraturan perundang-undangan produk Mahkamah Agung RI;
  13. Informasi tentang data kepegawaian pegawai pengadilan;
  14. Informasi tentang agenda kerja pimpinan pengadilan;
  15. Informasi tentang tindak lanjut pengaduan masyarakat;

Admin

Ragam Bahasa
Jam Pelayanan

Survey Pelayanan Elektronik

Nilai IPK dan IKM

E-Court Mahkamah Agung

Ucapan

Statistik Pengunjung
2.png1.png9.png7.png9.png7.png
Today151
Yesterday519
This week670
This month16844
Total219797

2
Online

Selasa, 30 November 2021 07:37
Inovasi Kami
ALMARI ARSIP eSKA E-VALID (DATLAP LAND) LAPIS LAPISAN PTSP
SEPEKAN SIMADU SIMARA
  • Up Next SIMARA PN Sambas
    Sambas - Jum'at, 15 Oktober 2021
  • Up Next SIMADU PN Sambas
    Sambas - Jum'at, 15 Oktober 2021
  • Up Next e-SKA PN Sambas
    Sambas - Jum'at, 15 Oktober 2021
  • Up Next Peringatan HUT DYK
    Sambas - Selasa, 05 Oktober 2021
  • Up Next Khitanan Massal
    Sambas - Senin, 30 Agustus 2021
  • Up Next Penandatangan Mou PN Sambas dan Kejari Sambas
    Sambas - Kamis, 26 Agustus 2021
  • Up Next Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 76
    Sambas - Jum'at, 20 Agustus 2021
  • Up Next Public Campaign dan Sosialisasi Anti Narkoba PN Sambas dan PA Sambas
    Sambas - Jum'at, 20 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Video Kreatif Memperingati HUT RI dan MARI ke 76
    Sambas - Senin, 16 Agustus 2021
  • Up Next Buka Bersama Ramadhan 1442 H
    Ssmbas - Kamis, 29 April 2021
  • Up Next Zona Integritas Menuju WBK&WBBM pada PN Sambas
    Sambas, 6 April 2021
  • Up Next PUBLIC CAMPAIGN
    Sambas, 26 Februari 2021
  • Up Next Kunjungan Kinerja Hakim Pengawas PT Pontianak ke PN Sambas
    Sambas, 7-8 Desember 2020
  • Up Next Pembangunan Zona Integritas PN Sambas
    Sambas, 16 November 2020
  • Up Next Pelantikan Merina Rosa,S.H sebagai Panitera Pengganti
    Sambas, 27 November 2020
  • Up Next Pelantikan Hakim Baru
    Sambas - Senin, 27 April 2020.
  • Up Next Pelantikan PNS, Ideo Edvanditya Agritama, S.E.
    Sambas - Kamis, 9 April 2020.
  • Up Next Sayonara, Bu Sisil
    Sambas - Minggu, 8 Maret 2020.
  • Up Next Perpisahan Hakim, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.
    Sambas - Sabtu, 7 Maret 2020.
  • Up Next Pelantikan Kasubbag Umum dan Keuangan
    Sambas - Kamis, 9 Januari 2020.
  • Up Next Peringatan 54 Tahun Tragedi G30S/PKI
    Sambas - Senin, 30 September 2019.
  • Up Next Pemenang Lomba 17 Agustus
    Sambas - Senin, 19 Agustus 2019.
  • Up Next Peringatan 74 Tahun Berdirinya Mahkamah Agung
    Sambas - Senin, 19 Agustus 2019.
  • Up Next Himne Mahkamah Agung
    Sambas - Sabtu, 17 Agustus 2019.
  • Up Next Pemberian Piagam Masa Bakti
    Sambas - Sabtu, 17 Agustus 2019.
  • Up Next Himne Mahkamah Agung
    Sambas - Senin, 12 Agustus 2019.
  • Up Next Malam Perayaan Hari Jadi ke 12 Tahun PN Sambas
    Sambas - Rabu, 31 Juli 2019.
  • Up Next Peringatan 12 Tahun Berdirinya PN Sambas
    Sambas - Rabu, 31 Juli 2019.
  • Up Next Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Wakil Ketua, Sri Hasnawati,...
    Sambas - Kamis, 23 Mei 2019.
  • Up Next Surveillance Akreditasi oleh Tim PMPT Pontianak
    Sambas - Kamis & Jum'at, 11 & 12 April 2019.
  • Up Next Meneriakkan Yel Yel Saat Pembinaan Ketua PT Pontianak
    Sambas - Rabu, 10 April 2019.
  • Up Next Pencanangan Zona Integritas
    Sambas - Senin, 4 Maret 2019
  • Up Next Pengantar Alih Tugas Wakil Ketua, Suryodiyono, S.H.
    Sambas - Kamis, 10 Januari 2019.
  • Up Next Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    Sambas - Senin, 4 Juni 2018.
  • Up Next Selayang Pandang Pengantar Alih Tugas Ketua, Bapak Yogi Arsono
    Sambas - Rabu, 13 Maret 2018.
  • Up Next Pengantar Alih Tugas KPN Sambas, Bapak Yogi Arsono
    Sambas - Selasa, 13 Maret 2018.
  • Up Next Tes Narkoba Oleh BNN Singkawang
    Sambas - Jum'at, 29 September 2017.
  • Up Next Meneriakkan Yel-Yel TAPM Saat Rapat Tinjauan Manajemen
    Sambas - Rabu, 20 September 2017.
  • Up Next Upacara Peringatan 72 Tahun Berdirinya Mahkamah Agung
    Sambas - Sabtu, 19 Agustus 2017.
  • Up Next Upacara Peringatan 72 Tahun Kemerdekaan NKRI
    Sambas - Kamis, 17 Agustus 2017.
  • Up Next Halal Bihalal Idul Fitri 1438H
    Sambas - Senin, 10 Juli 2017.
  • Up Next Hari Raya Idul Fitri 1438 H
    Sambas - Kamis, 22 Juni 2017.
  • Up Next Puasa Ramadhan 1438H
    Sambas - Senin, 12 Juni 2017.
  • Up Next Sosialisasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran
    Sambas - Senin, 10 April 2017.
Tautan Mahkamah Agung

Tautan Lintas Instansi

Lokasi Kami