banner web pn sambas

  • Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
  • Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
  • Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  • Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
  • Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
  • Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
  • Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang.
  • Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
  • Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
  • Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
  • Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya.
  • Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  • Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
  • Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  • Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  • Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan Banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  • Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat Banding, dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  • Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Terhadap putusan Peninjauan Kembali, tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
  • Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
  • Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
  • Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  • Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
  • Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya.
  • Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan Ketua, salah seorang Hakim anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera.
  • Ketua Majelis Hakim, anggota, Jaksa, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
  • Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman


Pencarian Video

Survei Kepuasan Masyarakat

Statistik Pengunjung

0.png1.png1.png3.png2.png
Today4
Yesterday22
This week26
This month407
Total1132

Visitor Info

  • IP: 3.227.240.31
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Selasa, 15 Oktober 2019 04:40

Dokumentasi Video Kami

  • Up Next Peringatan 54 Tahun Tragedi G30S/PKI
    Sambas - Senin, 30 September 2019.
  • Up Next Pemenang Lomba 17 Agustus
    Sambas - Senin, 19 Agustus 2019.
  • Up Next Peringatan 74 Tahun Berdirinya Mahkamah Agung
    Sambas - Senin, 19 Agustus 2019.
  • Up Next Himne Mahkamah Agung
    Sambas - Sabtu, 17 Agustus 2019.
  • Up Next Pemberian Piagam Masa Bakti
    Sambas - Sabtu, 17 Agustus 2019.
  • Up Next Himne Mahkamah Agung
    Sambas - Senin, 12 Agustus 2019.
  • Up Next Malam Perayaan Hari Jadi ke 12 Tahun PN Sambas
    Sambas - Rabu, 31 Juli 2019.
  • Up Next Peringatan 12 Tahun Berdirinya PN Sambas
    Sambas - Rabu, 31 Juli 2019.
  • Up Next Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Wakil Ketua, Sri Hasnawati,...
    Sambas - Kamis, 23 Mei 2019.
  • Up Next Surveillance Akreditasi oleh Tim PMPT Pontianak
    Sambas - Kamis & Jum'at, 11 & 12 April 2019.
  • Up Next Meneriakkan Yel Yel Saat Pembinaan Ketua PT Pontianak
    Sambas - Rabu, 10 April 2019.
  • Up Next Pencanangan Zona Integritas
    Sambas - Senin, 4 Maret 2019
  • Up Next Pengantar Alih Tugas Wakil Ketua, Suryodiyono, S.H.
    Sambas - Kamis, 10 Januari 2019.
  • Up Next Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    Sambas - Senin, 4 Juni 2018.
  • Up Next Selayang Pandang Pengantar Alih Tugas Ketua, Bapak Yogi Arsono
    Sambas - Rabu, 13 Maret 2018.
  • Up Next Pengantar Alih Tugas KPN Sambas, Bapak Yogi Arsono
    Sambas - Selasa, 13 Maret 2018.
  • Up Next Tes Narkoba Oleh BNN Singkawang
    Sambas - Jum'at, 29 September 2017.
  • Up Next Meneriakkan Yel-Yel TAPM Saat Rapat Tinjauan Manajemen
    Sambas - Rabu, 20 September 2017.
  • Up Next Upacara Peringatan 72 Tahun Berdirinya Mahkamah Agung
    Sambas - Sabtu, 19 Agustus 2017.
  • Up Next Upacara Peringatan 72 Tahun Kemerdekaan NKRI
    Sambas - Kamis, 17 Agustus 2017.
  • Up Next Halal Bihalal Idul Fitri 1438H
    Sambas - Senin, 10 Juli 2017.
  • Up Next Hari Raya Idul Fitri 1438 H
    Sambas - Kamis, 22 Juni 2017.
  • Up Next Puasa Ramadhan 1438H
    Sambas - Senin, 12 Juni 2017.
  • Up Next Sosialisasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran
    Sambas - Senin, 10 April 2017.