Jenis Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, jenis layanan PTSP yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan Muda Pidana
   1. Pelimpahan berkas perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas, Pidana Khusus Anak.
   2. Pendaftaran Permohonan Pra Peradilan
   3. Permohonan Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi
   4. Permohonan Pencabutan Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
   5. Permohonan Izin / Persetujuan Penggeledahan
   6. Permohonan Izin / Persetujuan Penyitaan
   7. Permohonan Izin / Persetujuan Pemusnahan Barang Bukti dan atau Pelelangan Barang Bukti
   8. Permohonan Perpanjangan Penahanan
   9. Permohonan Pembantaran
   10. Permohonan Izin Besuk
   11. Permohonan Izin Berobat bagi Terdakwa
   12. Layanan lain berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana
2. Kepaniteraan Muda Perdata
   1. Pendaftaran Perkara Gugatan Biasa
   2. Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana
   3. Pendaftaran Perkara Perlawanan / Bantahan
   4. Pendaftaran Verzet atas Putusan Verstek
   5. Pendaftaran Perkara Permohonan
   6. Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
   7. Penerimaan Memori / Kontra Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
   8. Permohonan Sumpah atas ditemukannya Bukti Baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali
   9. Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama
   10. Permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
   11. Permohonan dan pengambilan turunan putusan
   12. Pendaftaran Permohonan Eksekusi
   13. Pendaftaran Permohonan Konsinyasi
   14. Permohonan pengambilan uang hasil Eksekusi dan Konsinyasi
   15. Permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Eksekusi
   16. Layanan lain berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata
3. Kepaniteraan Muda Hukum
   1. Permohonan pendaftaran pendirian CV
   2. Permohonan waarmarking surat-surat
   3. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Pidana dan Perdata
   4. Permohonan surat izin Penelitian / riset
   5. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
   6. Permohonan pendaftaran surat kuasa
   7. Permohonan legalisasi surat
   8. Permohonan informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
   9. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
   10. Informasi jadwal persidangan kepada para pihak yang berkepentingan
   11. Penanganan pengaduan / SIWAS Mahkamah Agung RI
   12. Layanan lain berhubungan dengan pelayanan jasa hukum
4. Sub Bagian Umum
   1. Penerimaan dan penyerahan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan Pengadilan Negeri.