Standar operasional prosedur Kesekretariatan terdiri dari:

A. SOP Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Standar operasional prosedur Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri dari:

1. SOP Pemberian Ijin Cuti;
2. SOP Kenaikan Pangkat;
3. SOP Pengisian Jabatan;
4. SOP Kenaikan Gaji Berkala;
5. SOP Penilaian SKP;
6. SOP Laporan Bulanan Kepegawaian;
7. SOP Laporan Semesteran Kepegawaian;
8. SOP Laporan Tahunan Kepegawaian.

Ketahui lebih lanjut.

B. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

Standar operasional prosedur Subbagian Umum dan Keuangan terdiri dari:

1. SOP Penerimaan Surat Masuk;
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
3. SOP Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);
4. SOP Pengiriman ATK;
5. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan;
6. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan;
7. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan;
8. SOP Perencanaan Anggaran;
9. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
10. SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
11. SOP Pengajuan Remunerasi;
12. SOP Pencairan Gaji Induk;
13. SOP Pencairan Gaji Susulan / Kekurangan Gaji;
14. SOP Pencairan Gaji Ke-13;
15. SOP Pencairan Uang Makan;
16. SOP Pencairan Uang Lembur;
17. SOP Pelaporan Keuangan Bulanan;
18. SOP Pelaporan Keuangan Triwulan;
19. SOP Pelaporan Keuangan Semesteran & Tahunan;
20. SOP PNBP dan Pelaporan PNBP;
21. SOP Pencairan Uang Persediaan (UP);
22. SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP);
23. SOP Pengisian Buku Bendahara Pengeluaran.

Ketahui lebih lanjut.

C. SOP Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Standar operasional prosedur Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan terdiri dari:

1. SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
2. SOP Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan Lunak;
3. SOP Pembuatan Laporan Tahunan;
4. SOP Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
5. SOP Pembuatan Rencana Kinerja Tahunan;
6. SOP Pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU);
7. SOP Penanganan Surat Masuk;
8. SOP Penanganan Surat Keluar;
9. SOP Penanganan Penginputan Berita ke Website;
10. SOP Penanganan Pemuktahiran Berita pada Website.

Ketahui lebih lanjut.

Standar operasional prosedur Kepaniteraan terdiri dari:

A. SOP Kepaniteraan Pidana

Standar operasional prosedur Kepaniteraan Pidana terdiri dari:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa);
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Berhasil;
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Tidak Berhasil;
4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat;
5. SOP Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Tipiring;
6. SOP Proses Penanganan Perkara Tilang;
7. SOP Permohonan Upaya Hukum Banding Pada Pengadilan Negeri;
8. SOP Permohonan Upaya Hukum Banding Pemilu Pada Pengadilan Negeri;
9. SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi Pada Pengadilan Negeri;
10. SOP Permohonan Upaya Hukum PK Pidana Pada Pengadilan Negeri;
11. SOP Permohonan Grasi;
12. SOP Permohonan Praperadilan;
13. SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) Dan Ayat (3);
14. SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Atas Permintaan Penuntut Umum Pasal 25 Ayat (2);
15. SOP Permohonan Ijin / Persetujuan;
16. SOP Besuk (Perkara Pidana Umum, Tipikor, Anak Dan Perikanan);
17. SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Ke Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) (2) Dan (3) KUHAP;
18. SOP Penangguhan Penahanan Perkara Pidana;
19. SOP Proses Penyelesaian Permohonan Ijin/ Persetujuan Penggeledahan Perkara Pidana;
20. SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi;
21. SOP Ijin Pembantaran;
22. SOP Pencabutan Permohonan Banding Pidana Pada Pengadilan Negeri;
23. SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Pidana Pada Pengadilan Negeri;
24. SOP Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Pidana Pada Pengadilan Negeri;
25. SOP Ijin/Persetujuan Penyitaan Oleh Penyidik (Perkara Pidana Umum, Tipikor, Perikanan, Dan Anak);
26. SOP Permohonan Pengalihan Penahanan;
27. SOP Pinjam Pakai Barang Bukti;
28. SOP Ijin Berobat;
29. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu.

Ketahui lebih lanjut.

B. SOP Kepaniteraan Perdata

Standar operasional prosedur Kepaniteraan Perdata terdiri dari:

1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Secara Manual;
2. SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan Secara Elektronik (E-Court) – Mediasi Berhasil;
3. SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan Secara Elektronik (E-Court) – Mediasi Gagal;
4. SOP Upaya Hukum Banding Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri;
5. SOP Permohonan Perkara Perdata Kasasi Memenuhi Syarat Formil Pada Pengadilan Negeri;
6. SOP Permohonan Konsignasi (Pengadaan Tanah);
7. SOP Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional;
8. SOP Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Hak Tanggungan;
9. SOP Pencabutan Permohonan Banding Perdata Umum Pada Pengadilan Negeri;
10. SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Perdata Pada Pengadilan Negeri;
11. SOP Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perdata Pada Pengadilan Negeri;
12. SOP Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
13. SOP Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK;
14. SOP Penyelesaian Perkara Sengketa Partai Politik;
15. SOP Penyelesaian Perkara Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi Publik;
16. SOP Keberatan Perkara Gugatan Sederhana;
17. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Secara Elektronik (Ecourt);
18. SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan – Mediasi Berhasil;
19. SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan – Mediasi Gagal;
20. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Secara Elektronik (Ecourt);
21. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara Perdata;
22. SOP Upaya Hukum Banding Perkara Perdata Secara Elektronik (Ecourt) Pada Pengadilan Negeri;
23. SOP Perkara Perdata Peninjauan Kembali Dengan Alasan Kekeliruan/Kekhilafan Yang Nyata Pada Pengadilan Negeri;
24. SOP Perkara Perdata Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Novum Pada Pengadilan Negeri.

Ketahui lebih lanjut.

C. SOP Kepaniteraan Hukum

Standar operasional prosedur Kepaniteraan Hukum terdiri dari:

1. SOP Penanganan Pengaduan Pendelegasian Dari Bawas (Pengadilan Negeri);
2. SOP Penanganan Pengaduan Inisiatif Sendiri Pengadilan Negeri;
3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;
4. SOP Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil;
5. SOP Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara;
6. SOP Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengguna Layanan Pengadilan Negeri;
7. SOP Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking);
8. SOP Surat Keterangan Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang;
9. SOP Kearsipan Berkas Perkara PN;
10. SOP Pelayanan Pemberian Informasi Dengan Keberatan Pengadilan Negeri;
11. SOP Pelayanan Pemberian Informasi Tanpa Keberatan Pengadilan Negeri;
12. SOP Pembuatan Laporan Perkara (Bulanan/4 Bulanan/6 Bulanan/Tahunan) Pengadilan Negeri;
13. SOP Peminjaman Dan Pengembalian Arsip Berkas Perkara Pengadilan Negeri.

Ketahui lebih lanjut.

D. SOP Panitera Pengganti

Standar operasional prosedur Panitera Pengganti terdiri dari:

1. SOP Panitera Pengganti dalam Perkara Pidana Biasa;
2. SOP Panitera Pengganti dalam Perkara Perdata;
3. SOP Penyusunan Salinan/Petikan Putusan.

Ketahui lebih lanjut.

E. SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Standar operasional prosedur Juru Sita/Juru Sita Pengganti terdiri dari:

1. SOP Panggilan Sidang;
2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan;
3. SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK;
4. SOP Penyerahan Memori Banding/Kasasi/PK;
5. SOP Penyampaian Kontra Memori Banding/Kasasi/PK;
6. SOP Pemberitahuan Inzage;
7. SOP Eksekusi Lelang;
8. SOP Eksekusi Riil;
9. SOP Eksekusi Gugatan Sederhana.

Ketahui lebih lanjut.

Standar operasional prosedur Hakim terdiri dari:

1. SOP Perkara Pidana Biasa;
2. SOP Perkara Pidana Singkat;
3. SOP Perkara Pidana Cepat;
4. SOP Perkara Perdata Gugatan;
5. SOP Perkara Perdata Permohonan.

Ketahui lebih lanjut.