Pasal 83 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyatakan bahwa Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Permohonan Surat Keterangan Sudah Bisa Dilayani Online Melalui Website Eraterang

Pelayanan permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri seluruh Republik Indonesia semakin mudah setelah diaplikasikan ke sistem online dengan nama Eraterang. Dengan menggunakan hp/gawai, laptop dan komputer/PC pemohon dapat mengajukan permohonannya dimanapun dia berada selama ada akses internet.

Jenis surat keterangan yang dilayani eraterang:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Tahapan Permohonan Eraterang:

1. Pemohon melakukan pendaftaran pengguna pada website Eraterang di alamat : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id
2. Pemohon melakukan permohonan dengan menginput formulir elektronik yang sudah disediakan.
3. Pengadilan melakukan verifikasi data permohonan dan melakukan cek pada basis data perkara nasional pada Aplikasi PTSP+;
4. Pengadilan mencetak surat keterangan pada Aplikasi PTSP+;
5. Pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan yang sudah dicetak melalui website Eraterang untuk mengambil surat keterangan.

Apa yang harus dipersiapkan? :

Anda cukup mempersiapkan email untuk mendaftar di website Eraterang, identitas diri (KTP/SIM), SKCK terbaru, pas foto/scan foto/foto yang diambil melalui smartphone anda. Selanjutnya anda tinggal membuka situs Eraterang dan mengunggah semua persyaratan tersebut melalui aplikasi yang tersedia. Setelah proses pendaftaran dan semua persyaratan selesai diunggah di website Eraterang, maka surat keterangan bisa diambil di kantor Pengadilan Negeri Sambas.

Tautan Alamat Website Eraterang:

https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id

A. Tugas dan Fungsi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kelas II

1. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
2. Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
   1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
   2. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
   3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
   4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
   5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
   6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
   7. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
   8. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
   9. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
   10. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
   11. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
   12. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
   13. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
   14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

B. Alur Penyelesaian Perkara Perdata

C. Pelaksanaan Pendaftaran Permohonan Tingkat Pertama

1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi:
   • Surat Permohonan/Gugatan;
   • Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
2. Penggugat/Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di Kasir.
3. Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan.
5. Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
6. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

D. Pelaksanaan Pendaftaran Permohonan Tingkat Banding

1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada pengadilan di bagian perdata, dengan beberapa kelengkapan / syarat yang harus dipenuhi.
   • Surat Permohonan Banding;
   • Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
   • Memori Banding.
2. Pemohon/kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di Kasir.
3. Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyiapkan bukti asli untuk arsip.
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan.
5. Menunggu surat pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
6. Menunggu surat pemberitahuan kontra memori Banding dan salinan kontra memori Banding.
7. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

E. Pelaksanaan Pendaftaran Permohonan Tingkat Kasasi

1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi:
   • Surat Permohonan Kasasi;
   • Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
   • Memori Kasasi.
2. Pemohon/kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di Kasir;
3. Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan.
5. Menunggu surat pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
6. Menunggu surat pemberitahuan kontra memori Kasasi dan salinan kontra memori Kasasi.
7. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

Sumber:

• Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 83-88.
• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

A. Tugas dan Fungi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas II

1. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
2. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:
   1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
   2. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
   3. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
   4. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
   5. pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan;
   6. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
   7. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
   8. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
   9. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan
      tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
   10. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
   11. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
   12. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
   13. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
   14. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
   15. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
   16. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
   17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

B. Pemeriksaan Pidana Biasa

1. Penunjukan Hakim / Majelis Hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
2. Ketua Pengadilan dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
3. Pembagian perkara kepada Hakim / Majelis Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya Ketua Pengadilan sendiri atau majelis khusus.
4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
7. Syarat-syarat materil:
   • Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
   • Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
   • Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 (KUHAP).
9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 148 KUHAP).
10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).
11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:
    • Sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
    • Memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
    • Jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
    • Jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
14. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan  KUHAP.
15. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
16. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
17. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 KUHAP.
18. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
19. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP.
20. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.
21. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka Ketua Pengadilan menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
22. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
23. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
24. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
25. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan.
26. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
27. Segera setelah putusan diucapkan, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
28. Segera setelah putusan diucapkan, pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

C. Pemeriksaan Pidana Singkat

1. Berdasarkan Pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
2. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
3. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut, Penuntut Umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
4. Ketua Pengadilan sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
5. Penunjukan Hakim / Majelis Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
6. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
7. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
8. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.
9. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat 3 KUHAP).
10. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
11. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
12. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada Penuntut Umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika Hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
13. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
14. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
15. Jika Hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka Hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
16. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
17. Untuk kepentingan persidangan, Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
18. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
19. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
20. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung-jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
21. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
22. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum.

D. Tindak Pidana Cepat/Ringan

1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
5. Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat penyidik.
6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;
7. Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.
10. BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik.
11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.
12. Catatan tersebut ditandatangani oleh Hakim.
13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.

E. Prosedur Perkara Pidana

F. Alur Persidangan Perkara Pidana

G. Alur Permohonan Banding

H. Alur Permohonan Kasasi